top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Dana Mengendap Masih Besar

Saldo simpanan dana pemerintah daerah di bank per akhir Oktober mencapai Rp 206,85 triliun. Meski tergolong besar, dana mengendap itu sudah lebih kecil ketimbang periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan akhir tahun, saldo simpanan diperkirakan lebih kecil.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, di Jakarta, Minggu (18/12), menyatakan, saldo simpanan pe­merintah daerah di bank pada akhir Oktober tersebut lebih rendah Rp 69,2 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang senilai Rp 276 triliun.

Saldo akhir Oktober itu terdiri dari giro senilai Rp 120,27 triliun atau 58,14 persen, deposito se­nilai Rp 83,10 triliun atau 40,17 persen, dan tabungan Rp 3,48 triliun atau 1,68 persen. Ini merupakan simpanan dari peme­rintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Jumlah simpanan terbesar adalah milik pemerintah kabupaten. Saldonya mencapai Rp 113,71 triliun walaupun turun Rp 2,82 triliun ketimhang akhir September, yakni Rp 116,53 tri­liun. Ini juga lebih rendah Rp 35,68 triliun ketimbang pe­riode yang sama tahun lalu se­nilai Rp 149,39 triliun.

Pada pemerintah provinsi, sal­do simpanan mencapai Rp 58,47 triliun. Ini lebih tinggi Rp 2,58 triliun ketimbang September yang senilai Rp 55,9 triliun. Namun, jumlah tersebut lebih ren­dah Rp 24,28 triliun ketimbang periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 82,76 triliun.

Pada pemerintah kota, saldo simpanannya mencapai Rp 34,67 triliun atau lebih tinggi Rp 347,4 miliar ketimbang akhir September yang senilai Rp 34,32 triliun. Namun, ini lebih rendah Rp 9,22 triliun ketimbang periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 43,89 triliun.

Pola selama ini, ujar Boediarso, menunjukkan bahwa saldo sim­panan pemda di bank pada akhir tahun cenderung merupakan posisi terendah di sepanjang tahun. Ini disebabkan pola belanja pem­da yang menumpuk pada akhir tahun.

“Sekalipun demikian, jika di­bandingkan dengan pola tahun-tahun sebelumnya, terdapat perubahan pola simpanan pemda di perbankan yang sangat signifikan pada tahun ini, yakni sal­do simpanan di bank sejak Maret selalu lebih rendah dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Boediarso.

Realisasi pendapatan

Boediarso memperkirakan sal­do simpanan pada akhir Desember akan lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Soal seberapa besarnya, itu akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi pendapatan asli daerah, kemampuan penyerapan anggaran dan pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) yang hingga akhir November baru men­capai 58 persen, serta daya serap belanja daerah. “Kalau pada akhir 2015 saldonya Rp 99 triliun, perkiraan akhir Desember tahun ini akan lebih rendah,” kata Boediarso.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng berpendapat, saldo simpanan Oktober yang le­bih kecil dibandingkan dengan saldo Oktober 2015 adalah langkah maju. Namun, substansi masalah tetap sama, yakni aspek manajemen anggaran yang masih lemah.

Karena itu, solusinya adalah memperkuat kapasitas birokrasi daerah sekaligus meningkatkan mekanisme pengawasan dan sanksi kepada pemda yang terlambat mengesahkan APBD. Ini bisa mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir ta­hun karena durasi waktu belanja lebih lama. “Makin lama APBD disahkan, makin berkurang du­rasi implementasinya. Sudah ada sanksi tegas dengan cara memotong gaji kepala daerah dan anggota DPRD selama enam bulan jika belum mengesahkan APBD paling lambat 30 Novem­ber. Akan tetapi, ini tidak berjalan efektif,” kata Endi.

Perbaikan manajemen proyek pemerintah juga diperlukan. Pe­merintah pusat harus terns mendorong pemda untuk melakukan lelang dini sebelum tahun fiskal berjalan. Lelang dini selektif un­tuk proyek pemerintah yang su­dah mempunyai dasar hukum, yakni Pasal 73 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Ini sudah dijalankan peme­rintah pusat dan sangat didorong untuk dilakukan, terutama atas proyek-proyek tahun jamak yang pada fase pralelang saja sering makan waktu lama” Untuk itu, pemda harus selalu lekas membuat postur anggaran dan turunannya,” kata Endi. (LAS)

 

--- (Sumber KOMPAS – Senin, 19 Des 2016) ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today355
Yesterday657
This week1702
This month14390
Total622117

Visitor IP : 54.167.218.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Rabu, 24 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 23 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah