top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Sosialisasi Perlu Perbaikan

Sejumlah paket kebijakan yang dilansir pemerintah membutuhkan program sosialisasi yang komprehensif serta perbaikan pengawasan. Pasalnya, belum seluruh kebijakan yang diharapkan memperbaiki iklim investasi, dapat terimplementasi dengan baik.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan bahwa survei di beberapa kota tujuan investasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana paket deregulasi telah terimplementasi pada tataran pemerintah daerah. Adapun kota-kota tersebut meliputi Jakarta, Su­rabaya, Bandung Pontianak, Denpasar, Palembang dan Manado.

Dari berbagai aspek yang diteliti, KPPOD mengukur jumlah prosedur, lamanya waktu, biaya dan aspek lain seperti modal minumum, indeks kualitas bangunan serta indeks administrasi pertanahan. Untuk aspek memulai usaha, pada indikator prosedur, dari target nasional yakni hanya tujuh prosedur, rupanya belum ada yang menyamai tar­get tersebut.

Meski demikian, setidaknya sudah ada beberapa kota seperti Surabaya dan Pon­tianak yang hampir menyamai target nasional yakni masing-masing sebanyak delapan prosedur. Sementara itu Palem­bang dan Bandung masih memiliki 11 dan 12 prosedur.

Sementara itu, indikator prosedur pada aspek kemudahan mendapatkan izin pendirian bangunan, rata-rata semua kota telah melebihi target nasional yakni 14 prosedur. Hanya Palembang saja yang masih memiliki 16 prosedur.

Pada indikator dan aspek lain seperti waktu pengurusan izin, masing-masing daerah memiliki durasi waktu yang berbeda-beda mulai. Kota Surabaya merupakan daerah yang paling banyak memiliki keunggulan dalam hal durasi waktu pengurusan izin untuk tiga aspek tersebut, disusul DKI Jakarta.

Dalam survei ini, pemerintah daerah tidak serta merta menjadi penentu ke­mudahan berinvestasi di daerah. Pihak lain setingkat kementerian dan lembaga pun memegang peranan penting. Hal ini bisa dilihat pada aspek pendaftaran hak atas tanah dan bangunan, KPPOD menemukan bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga belum konsisten mengimplementasikan paket dere­gulasi.

Sebagai contoh, BPN Surabaya, Jakarta dan Bandung belum menjalankan regulasi paket kebijakan berupa Peraturan Menteri ATR No.8/2016 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan tertentu di Wilayah Tertentu. (MCNF)

 

--- (Sumber Bisnis Indonesia – Selasa, 20 Desember 2016) ---

KPPOD Calendar

July 2017
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Visitors Traffic

Today0
Yesterday0
This week0
This month1773
Total646279

Visitor IP : 54.224.30.39 Browser & OS: Unknown - Unknown Jumat, 21 Juli 2017

Who Is Online

Guests : 38 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah