top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Memilih Calon Kepala Daerah Antikorupsi

Armand Suparman
Peneliti KPPOD


Desember tahun ini perayaan Hari Antikorupsi Sedunia terasa tepat dan spesial karena berlangsung dalam suasana kampanye di 101 daerah. Publik tentu sedang menimbang-nimbang kandidat-kandidat yang dianggap paling berkapabel dan berintegritas. Perayaan ini pun menjadi alarm bagi kesadaran publik untuk memilih calon pemimpin daerah antikorupsi. Alarm ini krusial ketika perilaku koruptif yang melanda para kepala daerah di era reformasi ini kian banal dan masif.

Tak tanggung-tanggung, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, episentrum korupsi saat ini berada di daerah. Lihat saja jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dalam kurun waktu  2010-2015,  ada 110 bupati menjadi tersangka; wakil bupati 16,  wali kota 34, wakil wali kota 7, gubernur 14, dan wakil gubernur 2 (Mediaindonesia.com, 29/8/2016). Sementara dalam Laporan Tahunan KPK Tahun 2015,  pada 2005-2015, terdapat 17 gubernur dan 49 bupati/walikota dan wakilnya yang terjerat korupsi. Tahun 2015, ada delapan kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum.

Angka-angka ini sulit diterima nurani publik. Bagaimana mungkin kepala-kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan begitu mudah berkhianat. Litani penangkapan yang dilakukan KPK dan penegak hukum lainnya, ternyata tak cukup menciutkan nyali kepala daerah, untuk menyolong uang rakyat. Rompi orange KPK rupanya bukan hantu yang menakutkan bagi para kepala daerah. Rompi ini sepertinya memacu kreativitas mereka untuk membangun tembok pelindung diri agar tidak terdeteksi radar penegak hukum. Korupsi tidak dianggap lagi sebagai sebuah kejahatan, sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja.

Dalam situasi banal ini, Indonesia seharusnya dikenakan status bencana nasional. Sebab tak terhitung rupiah yang ditilep untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal masih banyak rakyat yang megap-megap dalam kubangan kemiskinan. Selama semester I Tahun 2016 saja, dalam catatan ICW, kerugian negara akibat laku koruptif pejabat daerah di sektor infrastruktur sebesar Rp 485,5 miliar dari 63 kasus. Sementara itu, non-infrastruktur ada 148 kasus dengan total kerugian negara Rp 404 miliar. Jika hasil korupsi ini dikumpulkan, jumlahnya mendekati 1 triliun. Sebuah angka yang bisa membiayai kurang lebih seribu desa jika mengacu pada program dana desa.

Penelitian KPPOD (2012) sendiri menunjukkan daya destruktif dari laku koruptif pejabat daerah bagi kualitas infrastruktur di daerah. Korupsi menyebabkan peningkatan anggaran daerah di bidang infrastruktur. Ini terjadi karena kontraktor proyek memasukkan biaya korupsi, seperti penyuapan/penggelembungan anggaran, ke dalam perhitungan total nilai proyek. Imbasnya adalah kualitas jalan tidak memadai yang menghambat denyut perekonomian daerah.  Lebih dari itu, peningkatan anggaran infrastruktur (yang sia-sia ini) mengurangi dan menutup peluang pembangunan sektor utama lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Dan, kelompok yang terkena imbas dari perilaku koruptif kepala daerah adalah golongan yang tidak berdaya secara ekonomi, sosial dan politik. Korupsi telah mencuri sumber-sumber daya yang seharusnya mereka terima. Pada titik ini, korupsi sesungguhnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Sebuah tindakan yang menghalangi manusia lain untuk hidup layak sebagai manusia.

Publik pasti sepakat, segala tindakan melawan kemanusiaan harus dilawan. Hemat saya, moment pilkada langsung ini menjadi instrumen perlawanan dengan memilih kandidat-kandidat berkarakater antikorupsi. Memang tak dipungkiri, masifnya korupsi di kalangan kepala daerah menggerus kepercayaan publik pada pilkada. Rentetan pilkada selama ini dimaknai sebagai sarana yang hanya melahirkan perilaku berulang para kepala daerah. Semestinya pilkada menghasilkan kepala-kepala daerah yang mumpuni membawa rakyat lebih dekat dengan kesejahteraan.  Alih-alih demikian, yang terjadi justru kepala daerah menjadi sumber malapetaka bagi daerahnya.

Lalu, apa akar persoalan ini? Mengapa kepala daerah yang dipilih langsung tega mengkhianati kepercayaan rakyat? R.A.A Wattimena (2012) mengaitkan laku koruptif dengan pemikiran F. Nietzsche yang menyatakan manusia memiliki hasrat untuk berkuasa. Hasrat berkuasa ini menjadi sumber segala kejahatan termasuk korupsi. Sebaliknya, hasrat berkuasa ini berdaya konstruktif jika diarahkan untuk menciptakan bonum commune. Pemikiran Nietzsche ini terkonfirmasi dalam pengalaman Indonesia hari-hari ini, baik di level daerah maupun pusat, dimana kekuasaan sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Selain hasrat berkuasa, demokrasi (langsung) yang bersahabat karib dengan kapitalisme (kepentingan ekonomi) juga menjadi rahim yang melahirkan koruptor-koruptor. Biaya pilkada yang begitu mahal menjadi gerbang selamat datang bagi pemilik modal dalam proses demokrasi. Tak heran, politik uang marak terjadi. Survei KPK (2015) menyatakan 75% publik mengetahui politik uang dan 44 persen enggan melapor pelanggaran pemilu. Hasil ini menunjukkan politik uang sudah menjadi rahasia umum tapi masyarakat tampaknya permisif.

Publik juga bisa menderetkan satu-satu akar lain dari persoalan ini. Hemat saya, dalam konteks demokrasi langsung, dimana kepala daerah dipilih secara langsung, satu akar masalah yang perlu diperhatikan bersama adalah pilihan masyarakat sendiri. Kita boleh menyalahi sistem atau partai politik. Kita boleh menyalahi penegakan hukum yang mood-moodan. Itu tidak debatable lagi; sudah menjadi rahasia publik karena demikian adanya. Saat ini masyarakat harus jujur pada diri sendiri. Suka tidak suka, masyarakat (pemilih) sesungguhnya memberikan kontribusi. Masyarakat-lah yang memilih koruptor-koruptor itu.

Karena itu, hari-hari kampanye ini hendaknya menjadi moment berharga bagi publik untuk mengevaluasi dan merieview integritas kandidat.  Pertama, rekam jekam merupakan parameter terukur untuk menilai integritas kandidat, bukan janji, tagline atau slogan politik. Sudah menjadi rahasia umum, janji atau slogan politik tidak memiliki garansi untuk diimplementasikan di kemudian hari. Pada era cbyer seperti ini, bukan perkara sulit untuk menelusuri jejak-jejak kandidat. Apalagi dalam konteks pilkada dimana rakyat pemilih dengan kandidat tidak berjarak. Rakyat bisa mengetahui “luar-dalam” para kandidat, bahkan bisa mengetahui karakter dan rekam jejak keluarganya.

Kedua, transparansi dana kampanye. Kandidat yang antikorupsi menyeleksi semua bentuk sumbangan entah berbentuk uang maupun barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kandidat boleh mengunakan beragam bentuk kampanye; mulai dari program-program populis dan berusaha berbeda dari kandidat kompetitor, blusukan, penyebaran poster-poster, baliho, sampai pada pendirian posko pemenangan atau rumah aspirasi. Semuanya ini sah-sah saja sepanjang pendanaannya tidak bertentangan dengan regulasi pemilu.

Dua aspek ini patut menjadi bahan deliberasi pemilih sebelum menjatuhkan pilihan. Diktum Lord Action berbunyi: “kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut”. Jadi, pilihlah calon kepala daerah antikorupsi yang berani melawan atau meminimalisir kecenderungan kekuasaan itu.

 

--- (Sumber Media Indonesia – Sabtu, 31 Desember 2016) ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today590
Yesterday546
This week3877
This month16565
Total624292

Visitor IP : 54.146.5.196 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 27 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 52 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah