top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

1.477 Pejabat Dilantik

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dijadwalkan melantik dan mengukuhkan 5.038 pejabat di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (3/1). Perombakan struktur birokrasi secara masif dinilai rawan diperdagangkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, Senin (2/1), berpendapat, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Klaten Sri Hartini merupakan fenomena puncak gunung es. Bupati Klaten itu ditangkap karena diduga menerima suap untuk promosi jabatan pegawai negeri sipil.

Komersialisasi dan politisasi dalam perombakan struktur bi­rokrasi di daerah bahkan dinilai jamak terjadi. “Sistem perekrutan memang sudah dibentuk dengan baik. Ada panitia seleksi. Namun, keputusan akhir bergantung pada kepala daerah,” kata Endi.

Selain daerah dengan politik dinasti yang mengakar, kata Endi, komersialisasi dan politisasi ja­batan rawan terjadi di daerah yang dipimpin pelaksana tugas dan daerah dengan sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, selain lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kemen­terian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perubahan struktur birokrasi perlu diawasi bersama oleh masyarakat.

Sumarsono menyatakan, per­ubahan struktur dan pengisian jabatan di Pemprov DKI dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan masukan dari sejumlah pihak, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Dipertahankan

Perampingan dari 53 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi 42 SKPD dilakukan sesuai Peraturan Daerah DKI Ja­karta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga telah dikonsultasikan dan disetujui Kemendagri dan KASN.

Menurut Sumarsono, mayoritas posisi dipertahankan sehingga diharapkan tidak mengganggu roda birokrasi. “Sebagian besar dikukuhkan, bukan dilantik, menyesuaikan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah),” ujarnya.

Dengan perampingan itu, jumlah jabatan berkurang dari 5.998 posisi menjadi 5.038 posisi, baik eselon I, II, III, maupun IV. Dari 5.038 jabatan itu, 3.561 jabatan diisi pejabat lama. Sementara 1.477 jabatan diisi pejabat baru hasil promosi, rotasi, mutasi, dan demosi.

Perampingan ditargetkan mengurangi struktur, tetapi menggemukkan fungsi. Dengan demikian, pelayanan publik diharap­kan lebih optimal. Namun, me­nurut Endi, perombakan struk­tur bagi DKI harus didorong un­tuk mengatasi problem yang sangat berkait dengan wilayah sekitar, yakni Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.

“Problem seperti banjir, transportasi, dan sampah tak bisa diatasi sendiri, harus melibatkan wi­layah sekitar Jakarta. Sayangnya, visi itu belum terwadahi struktur baru,” kata Endi. (MKN)

 

--- (Sumber KOMPAS - Selasa, 3 Januari 2017) ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today592
Yesterday546
This week3879
This month16567
Total624294

Visitor IP : 54.146.5.196 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 27 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 61 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah