top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

KPPOD: Pontianak Terbaik Pengelolaan Ekonomi Daerah, Medan Paling Buruk

Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai paling baik dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) sepanjang tahun 2016. Sementara paling buruk adalah kota Medan. Hal itu terungkap dalam survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang disampaikan di Jakarta, Selasa (31/1).

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng dalam konferensi pers menyatakan survei dilakukan sepanjang tahun 2016 terhadap 32 kota ibu kota provinsi di Tanah Air. Survei mengambil sampel 40 perusahaan di 32 daerah sebagai responden. Adapun survei untuk melihat beberapa indikator seperti proses izin usaha, interaksi pemda dengan pelaku usaha, masalah infrastruktur, ketenagaakerjaan, dan kualitas perda. "Dalam perolehan indeks secara umum, Pontianak menempati peringkat pertama, sebaliknya Medan berada pada peringkat paling rendah," kata Endi.

Ia menjelaskan Pontianak mendapat skor total 79,29, sementara Medan hanya 45,99. Peringkat kedua terbaik adalah kota Gorontalo dengan skor 78,76, dan ketiga Kota Semarang dengan skor 78,61. Adapun peringkat kedua dari bawah setelah Medan adalah Jambi dengan skor 48,43 dan peringkat ketiga dari bawah kota Lampung dengan skor 48,91. "Sebagian daerah di wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan capaian kinerja TKED tinggi. Gorontalo (78,76), Palu (74,82), Makasar (72,67), Kendari (71,13), Manado (70,70), dan Ambon (68,46)," jelas Endi.

Dia memberi contoh untuk Kota Pontianak, proses perizinan usaha mencapai skor 87,27, PPUS (57,09), interaksi pemda dengan pelaku usaha (75,53), infrastruktur (97,96), akses dan kepastian hukum atas lahan (75,84), kualitas perda (77,95) dan kapasitas dan integritas kepala daerah (96,67).

Nilai itu berbanding terbalik dengan kota Medan. Dalam proses perizinan usaha di Medan, skornya hanya 45,41, PPUS (24,76), interaksi pemda dengan pelaku usaha (12,11), infrastruktur (84,54), akses dan kepastian hukum atas lahan (71,56), kualitas perda (72,18) dan kapasitas dan integritas kepala daerah (5,82).

Sumber:
http://www.beritasatu.com/nasional/412042-kppod-pontianak-terbaik-pengelolaan-ekonomi-daerah-medan-paling-buruk.html (Diakses tanggal 31 Jan 2017).

--- o0o ---

KPPOD Calendar

July 2017
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Visitors Traffic

Today0
Yesterday0
This week0
This month1773
Total646279

Visitor IP : 54.224.30.39 Browser & OS: Unknown - Unknown Jumat, 21 Juli 2017

Who Is Online

Guests : 34 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah