top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Menagih Integritas Daerah

Pada 2016, ada delapan kepala daerah berurusan dengan penegak hukum. Mewabahnya penyakit korupsi tersebut dinilai menjadi alarm bahaya bagi keberlangsungan investasi.

Komite Pemantauan Pelaksa­naan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai kepala daerah yang berkapasitas dan berintegritas memengaruhi perkembangan investasi di daerah. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng mengatakan kapasitas kepala daerah tecermin dari tingkat pema­haman terhadap dunia usaha. Sementara itu, integritas kepala daerah terlihat dari sikap profesional dalam melakukan tata kelola termasuk pengelolaan birokrasi, penempatan aparat secara profesional, dan ketegasan terhadap staf.

“Kapasitas dan integritas dapat memun­culkan kepercayaan publik, khususnya dunia usaha,” ujar Endi dalam pemaparan survei terhadap indeks tata kelola ekonomi daerah (TKED) di Jakarta, kemarin (Selasa, 31/1).

Menurut Endi, saat ini belum banyak kepala daerah yang berkapasitas dan berintegrasi baik. Daerah justru menjadi episentrum korupsi. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 201S, pada 2010-2015 terdapat 17 gubernur dan 49 bupati/wali kota dan wakilnya yang terjerat korupsi. Pada 2016, ada delapan kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum.

Mewabahnya penyakit korupsi terse­but dinilai menjadi alarm bahaya bagi keberlangsungan investasi di daerah. Korupsi memperbesar biaya perusahaan karena harus membayar biaya-biaya tidak resmi dan biaya tambahan. Konsekuensi logisnya ialah perusahaan menggeser be­ban tambahan kepada konsumen yang berdampak pada penurunan daya beli, yang akhirnya berpengaruh pada tingkat penjualan perusahaan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J Supit berpesan agar tata kelola ekonomi daerah bukan hanya soal reformasi birokrasi dan pem­bangunan infrastruktur, melainkan yang terpenting ialah bagaimana perbaikan tata kelola tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

“Sudah saatnya pemerintah daerah ting­katkan sinergi dengan pemerintah pusat dan memberi kemudahan investor untuk berinvestasi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat,” kata Anton di kesempatan yang sama.

Medan terburuk

Sepanjang 2016, KPPOD telah melaku­kan survei terhadap indeks TKED. Hasil survei tersebut mengatakan Kota Ponti­anak memiliki indeks terbaik, sedangkan indeks terburuk diperoleh Kota Medan.

Koordinator Peneliti KPPOD Boedi Rheza memaparkan Kota Pontianak dinilai ung­gul terutama pada variabel kualitas in­frastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah. Di samping itu, struktur ekonomi yang ada di daerah tersebut ter­tata rapi dan teratur dalam pengelolaan­nya. “Kota Pontianak menduduki pering­kat terbaik dalam subindeks infrastruktur dan kapasitas dan integritas kepala daerah 2016,” terang Boedi.

Hal itu bertolak belakang dengan hasil survei di Kota Medan yang dinilai sebagai ibu kota dengan tata kelola ekonomi daerah terburuk. Boedi menilai buruknya integritas penyelenggara pemerintahan daerah di Medan menjadi salah satu penyebabnya. Terbukti dalam 10 tahun terakhir, penyeleng­gara pemerintahan di sana, seperti wali kota, anggota DPRD, bahkan hingga sekretaris daerah pernah terjerat kasus hukum yang terkait dengan pengelolaan anggaran.

“Banyak praktik suap-menyuap se­hingga menjadikan faktor kapabilitas dan integritas kepala daerah di sana memang rendah,” tuturnya. (Ant/E-2)

 

--- (Sumber Media Indonesia – Rabu, 1 Januari 2017) ---

KPPOD Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Visitors Traffic

Today490
Yesterday573
This week4292
This month14672
Total641656

Visitor IP : 54.225.37.159 Browser & OS: Unknown - Unknown Minggu, 25 Juni 2017

Who Is Online

Guests : 11 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah