top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

 

Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja

 

TEMA / TOPIK LAPORAN PENELITIANTAHUNMITRA KERJA
Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016
Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia
2017 KPPOD
Reformasi Kemudahan Berusaha:
Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah
2017 KPPOD
Regulasi Usaha di Daerah:
Kajian Perda Pungutan dan Perizinan
2017 KPPOD
Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016
Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia


Factsheet Kajian:
Infografis Kota Pontianak
Infografis Kota Gorontalo
Infografis Kota Medan
2017 KSI & DFAT
Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Investasi di Daerah

Business Regulatory Reform: Evaluation on Policy Package Implementation in 7 Cities

2016 FCO British Embassy
Membangun Daerah Berbasis Potensi Lokal:
Desain Kebijakan dan Kelembagaan bagi Pengembangan Produk Unggulan

Kab. Sikka: Laporan Monev | Renstra & Renja | Factsheet
Kab. Ende: Laporan Penelitian | RIA Statement | Factsheet
Kab. Donggala: Laporan Penelitian | RIA Statement | Factsheet
2016 FORD Foundation
Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah

Factsheet Kajian:
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat Izin Tempat Usaha(SITU) atau Izin Gangguan (HO)
Surat Izin Usaha Perdaganagn (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Surat Keterangan Domisili Usaha (IMB)
2016 FCO-British Embassy
Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah:
Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD


2015 AusAid-KSI
Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha:
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Daerah


Long Road to Business Licence Reform:
Evaluation on Implementation of Business Ease Improvement in The Region
2015 ADB-BKPM
Evaluasi Perda Pungutan di Era Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2014 AusAid-KSI
Laporan Penelitian - Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta: Perspektif Kewenangan dan Kelembagaan
Research Report - One Stop Shop Service Agency: The Perspectives of Institution and Authority

Kajian Regulasi - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Review Regulation - DKI Jakarta Provincial Government Regulation Number 12 Year 2013 On One Stop Service (OSS) Implementation

Factsheet - Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan di DKI Jakarta

Leaflet - Kajian Regulasi Perda PTSP DKI Jakarta No.12 Tahun 2013
2014 FCO-British Embassy
Laporan Penelitian - Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai & Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (Studi Kasus Kab. Majene)  (Studi Kasus Kab. Sikka)
Research Report - Needs Assestment of Cocoa Business Development Using the Value Chain Approach & National Movement of Cocoa Production and Quality Improvement (Case Study on Majene Regency)  (Case Study on Sikka Regency)

Kertas Kebijakan - Pengembangan Usaha Kakao di Kab. Majene Prov. Sulbar
Policy Paper - Cocoa Business Development in Majene Regency, West Sulawesi

Kertas Kebijakan - Upaya Peningkatan Produktifitas Kakao di Kab. Sikka, Prov. NTT
Policy Paper - The Enhancement of Cocoa Productivity in Sikka Regency, East Nusa Tenggara

Panduan Pengembangan Usaha Kakao di Daerah
Guidelines for Cocoa Business Development In the Region

Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)
Guidelines for Formulating a Policy (Investment Friendly Local Regulation)

Leaflet - Mendorong Perbaikan Lingkungan Usaha pada Rantai Nilai Kakao
2013 FORD Foundation
Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah (Topik-4)

Interregional Cooperation on Trade as Alternative Policy for Improving Regional Economic (Topic-4)
2013 SEADI-USAID
Instrumen Non-Upah sebagai Komplemen Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh: Potret Lemahnya Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah (Topik-3)

Non-Wage Instrument as an Complement Effort for Improving Worker's Welfare: A Picture of Weaknesses in Policy Commitment of Local Government (Topic-3)
2013 SEADI-USAID
Dampak Peraturan Daerah bagi Aktivitas Usaha: Kajian di Usaha Perikanan Tangkap - Studi Kasus: Tulungagung dan Belitung Timur (Topik-2)

Impact of the Local Regulations on Business Activities: A Study in Capture Fisheries' Business - Case Study: Tulungagung and East Belitung (Topic-2)
2013 SEADI-USAID
Infrastructure Quality, Local Government Spending and Corruption (Topic-1) 2012 SEADI-USAID
Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten/Kota Partisipan KINERJA 2012 KINERJA-USAID
Doing Business di Indonesia 2012 (Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20 Kota dan 183 Perekonomian)

Doing Business in Indonesia 2012 (Comparing Regulation for Domestic Firms in 20 Cities and with 183 Economies)
2012 IFC
Tata Kelola Ekonomi Daerah (Survei Pelaku Usaha di 245 Kabupaten/Kota di Indonesia

Local Economic Governance in Indonesia A Survey of Businesses in 245 Regencies /Cities in Indonesia)
2011 TAF
Tata Kelola Ekonomi Daerah ACEH dan NIAS (Survei Pelaku Usaha di 25 Kabupaten/Kota di Aceh & Nias) 2010 TAF
Doing Business di Indonesia 2010 (Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 14 Kota dan 183 Perekonomian)

Doing Business in Indonesia 2010 (Comparing Regulation in 14 Cities and with 183 Economies)
2010 IFC
Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia? 2010 IDS, AusAID, & TAF
Survei Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia untuk Bidang Pelayanan Penanaman Modal 2009 BKPM
Tata Kelola Ekonomi Daerah ACEH (Survei Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh) 2008 TAF
Pemeringkatan Iklim Investasi 33 Provinsi di Indonesia 2008 BKPM
Tata Kelola Ekonomi Daerah (Survei Pengusaha dari 243 Kabupaten/Kota di Indonesia)

Local Economic Governance in Indonesia (A Survey of Businesses in 243 Regencies /Cities in Indonesia)
2007 TAF
Review Peraturan Daerah dan Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2007 EU & APEKSI
Pemeringkatan Daya Saing Investasi di 228 Kabupaten/Kota di Indonesia

Investment Competitiveness of 228 Regencies/Cities in Indonesia
2005 TAF
Pemeringkatan Daya Tarik Investasi di 214 Kabupaten/Kota di Indonesia 2004 TAF
Pemeringkatan Daya Tarik Investasi di 200 Kabupaten/Kota di Indonesia 2003 TAF
Pemeringkatan Daya Tarik Investasi di 134 Kabupaten/Kota di Indonesia 2002 TAF
Pemeringkatan Daya Tarik Investasi di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia 2001 TAF



---o0o---

KPPOD Calendar

July 2017
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Visitors Traffic

Today0
Yesterday0
This week0
This month1773
Total646279

Visitor IP : 54.224.30.39 Browser & OS: Unknown - Unknown Jumat, 21 Juli 2017

Who Is Online

Guests : 20 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah