Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja

Deskripsi

Perihal arti penting tata kelola dalam sektor publik, guru manajemen Peter Drucker pernah menulis: sejatinya tidak ada negara yang miskin/terbelakang, kecuali yang tak terkelola! Bermodalkan mutu tata kelola dalam artian luas, banyak negara yang langka sumber daya alam justru makmur ekonominya. Indonesia di era desentralisasi juga mulai membuktikan kebenaran ujaran tersebut. Sejumlah daerah yang terbatas dari sisi sumber daya alam dan kurang strategis dari segi lanskap geografi ekonomi, justru relatif sukses membuktikan diri sebagai daerah yang maju ekonomi dan layanan publiknya.

Tahun
2017
Mitra Kerja
KPPOD
Deskripsi

Momentum perubahan bagi perbaikan kebijakan ekonomi sedang menghampiri negeri ini. Kepemimpinan terbuka era pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan peta jalan yang jelas bagi reformasi struktural untuk memperkuat fondasi perubahan ekonomi merupakan dua modal sebagai pintu masuk mengusung isu-isu perubahan dalam semesta tata kelola ekonomi hari ini. Sejumlah paket kebijakan, pembatalan Perda bermasalah, upaya deregulasi dan debirokratisasi, dll merupakan sebagian contoh langkah nyata yang membangkitkan optimisme.

Tahun
2017
Mitra Kerja
KPPOD
Deskripsi

Pada pertengahan 2016, Pemerintah Pusat mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah (perda). Pengumuman ini memantik diskusi publik soal kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan perda. Banyak yang mendukung, tak sedikit pula mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Namun, terlepas dari pro-kontra tersebut, pembatalan ini mesti dipahami dalam konteks program pemerintah untuk melakukan deregulasi dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di daerah.

Tahun
2017
Mitra Kerja
KPPOD
Deskripsi

Perihal arti penting tata kelola dalam sektor publik, guru manajemen Peter Drucker pernah menulis: sejatinya tidak ada negara yang miskin/terbelakang, kecuali yang tak terkelola! Bermodalkan mutu tata kelola dalam artian luas, banyak negara yang langka sumber daya alam justru makmur ekonominya. Indonesia di era desentralisasi juga mulai membuktikan kebenaran ujaran tersebut. Sejumlah daerah yang terbatas dari sisi sumber daya alam dan kurang strategis dari segi lanskap geografi ekonomi, justru relatif sukses membuktikan diri sebagai daerah yang maju ekonomi dan layanan publiknya.

Tahun
2017
Mitra Kerja
KSI & DFAT
Deskripsi

Momentum perubahan bagi perbaikan kebijakan ekonomi sedang menghampiri negeri ini. Kepemimpinan terbuka era pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan peta jalan yang jelas bagi reformasi struktural untuk memperkuat fondasi perubahan ekonomi merupakan dua modal sebagai pintu masuk mengusung isu-isu perubahan dalam semesta tata kelola ekonomi hari ini. Sejumlah paket kebijakan, pembatalan Perda bermasalah, upaya deregulasi dan debirokratisasi, dll merupakan sebagian contoh langkah nyata yang membangkitkan optimisme.

Tahun
2016
Mitra Kerja
FCO-British Embassy

Tema/Topik:

Membangun Daerah Berbasis Potensi Lokal:
Desain Kebijakan dan Kelembagaan bagi Pengembangan Produk Unggulan

Kab. Sikka: Laporan Monev | Renstra & Renja | Factsheet
Kab. Ende: Laporan Penelitian | RIA Statement | Factsheet
Kab. Donggala: Laporan Penelitian | RIA Statement | Factsheet

Deskripsi

Penelitian terhadap daerah dengan berbasiskan potensi lokal yang ada seperti pengembangan produk unggulan kakao di 3 daerah yakni di Kabupaten Sikka, Ende dan Donggala

Tahun
2016
Mitra Kerja
FORD Foundation
Deskripsi

Indonesia, terutama di era desentralisasi, belum sepenuhnya keluar dari jebakan rezim perizinan. Reformasi perizinan yang mulai gencar dilakukan Pemerintah dan Pemda masih bergerak pada aras birokrasi, yakni mendorong efisiensi business process. Kecuali 50 daerah, sebagian terbesar Kabupaten/Kota dan Propinsi sudah mendirikan PTSP sebagai bentuk pelembagaan reformasi birokrasi perizinan dimaksud.

Tahun
2016
Mitra Kerja
FCO-British Embassy
Deskripsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Meski bervariasi bobot perannya di tiap daerah menurut tingkat perkembangan ekonomi dan kemajuan masing-masing, secara umum APBD menjadi sumber bagi pembiayaan layanan publik dan stimulans bergeraknya ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang lesu dan mengalami perlambatan, APBD menjadi modalitas sektor publik untuk berkontribusi bagi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

Tahun
2015
Mitra Kerja
AusAid-KSI
Deskripsi

Setahun menjelang selesainya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, November 2013 lalu Wakil Presiden Boediono-yang saat itu masih dalam jabatan-mengumumkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha. Paket tersebut berisi delapan bidang sasaran yang terdiri atas 17 rencana aksi atau langkah perbaikan iklim berusaha yang menyasar kepada sejumlah sumbatan selama ini menjadi sumber kesulitan baik ketika memulai usaha (starting a business) maupun operasional (pengembangan usaha) saat mengurus peralihan properti, akses kredit, dll. Paket kebijakan tersebut sudah diimplementasikan, baik pada level nasional maupun daerah. Rekaman dan penilaian atas unjuk kinerja (realisasi) menunjukkan sebagian aksi berhasil terlaksana, dan sebagian lainnya gagal mewujud. Tentu, mengingat soal iklim usaha adalah isu krusial dalam pembangunan ekonomi, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini patut melanjutkan rangkaian aksi yang tersisa dan membawa perubahan ke tingkatan lanjut yang lebih signifikan lagi.

Tahun
2015
Mitra Kerja
ADB-BKPM
Deskripsi

Selain banyak capaian dan keberhasilannya, kebijakan desentralisasi diakui membawa tekanan baru kepada daerah. Terkait kapasitas fiskal terbatas yang dialami banyak daerah, misalnya, pemda cenderung eksesif menggali potensi keuangan daerah sehingga gampang tergelincir untuk mengejar target PAD. Di sini, desentralisasi/otonomi daerah sedikit-banyak turut mendorong munculnya aneka pungutan di daerah, baik illegal maupun legal yang bernama pajak, retribusi dan jenis pungutan lain yang memiliki dasar hukum tertentu.

Tahun
2014
Mitra Kerja
AusAid-KSI
Deskripsi

Iklim investasi di Indonesia masih dipandang belum kondusif. Hal tersebut, antara lain, terlihat dari penilaian dunia internasional terhadap iklim usaha kita, sebagaimana laporan Doing Business yang dibuat IFC tahun 2014. Dalam studi tersebut, sebagai kota dengan perekonomian terbesar, Jakarta yang dij adikan representasi Indonesia berada pada peringkat ke 120 dari 189 negara dalam hal kemudahan berusaha (doing a business) secara umum. Bahkan, khusus untuk aspek kemudahan memulai usaha (starting a business), peringkatnya jauh lebih rendah yakni 175 atau turun 9 peringkat dibandingkan tahun 2013 yang berada pada peringkat 166.

Tahun
2014
Mitra Kerja
FCO-British Embassy
Deskripsi
Tahun
2012
Mitra Kerja
SEADI-USAID
Deskripsi
Tahun
2012
Mitra Kerja
KINERJA-USAID
Showing 1-20 of 32 items.