Bundle KPPOD Brief

Pergantian kerangka regulasi perpajakan daerah (UU No.34/2000 menjadi UU No.28/2009) tidak saja berimplikasi pada perubahan ihwal subtansi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), tetapi juga perubahan krusial dalam hal mekanisme pengawasan pemerintah pusat atas dasar hukum (Perda) yang mengatur dua jenis pungutan tersebut.

Keberadaan Gubernur dan Propinsi sebagai lingkungan kerja Gubernur sepanjang sewindu desentralisasi dan otonomi daerah dinilai kurang signifikan, baik jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (khususnya Orba) maupun jika ditempatkan dalam proporsi yang semestinya. Sedemikian lemahnya kedudukan, peran dan fungsi Gubernur tersebut, sebagian pakar/pengamat menyebut keberadaannya antara ada dan tiada.